Seorang hakim berinisial K yang bertugas di Pengadilan Agama Banyuwangi harus menerima sanksi berat.

Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan hukuman nonpalu selama dua tahun kepada terlapor.

Terbukti Langgar Etik

Sanksi tersebut diberikan karena K terbukti meninggalkan kantor pada jam kerja.

Ia menggunakan mobil dinas untuk bepergian bersama seorang perempuan hingga berujung hubungan seksual.

Sidang etik ini diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Selama menjalani masa hukuman, tunjangan jabatan hakim milik K tidak akan dibayarkan.

Awal Mula Kasus dan Pembelaan Terlapor

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, peristiwa bermula ketika K dan perempuan berinisial N bertemu dalam acara reuni sekolah pada tahun 2021.

Saat itu, K menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu, sementara keduanya berkomunikasi intensif setelah mengetahui status masing-masing sebagai duda dan janda.

Pada Februari 2022, N mendatangi Dompu dan dijemput menggunakan mobil dinas pada jam kerja menuju sebuah hotel hingga terjadi hubungan seksual di luar pernikahan.

Dalam persidangan, K menyampaikan pembelaan bahwa dirinya telah berupaya menyarankan N berganti pakaian di masjid setelah kehujanan, namun ditolak.

K juga mengaku sempat berniat berdamai dan mencabut laporan setelah bermediasi, tetapi dilarang oleh atasannya.

Ikatan Hakim Indonesia turut memohon sanksi yang lebih ringan dengan pertimbangan K telah berkeluarga kembali dan memiliki anak kecil.

Majelis Kehormatan Hakim menyatakan K terbukti melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Meskipun K menunjukkan sikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, majelis tetap menjatuhkan sanksi berat mengingat jabatan yang diemban saat kejadian merupakan pejabat wakil ketua pengadilan.