Komisi Yudisial mengungkapkan peningkatan tajam jumlah pengusulan sanksi etik bagi para hakim di Indonesia. Sebanyak 121 hakim dinyatakan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Angka pelanggaran tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, catatan penjatuhan sanksi hanya berada di angka 49 orang.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim KY, Abhan, menyampaikan kenaikan rekomendasi sanksi tersebut mencapai lebih dari 100 persen. Pernyataan itu diungkapkan dalam agenda konferensi pers di Jakarta.

Dari total 121 hakim yang disanksi, sebanyak 86 orang menerima usulan sanksi ringan. Sementara itu, 14 hakim menghadapi sanksi sedang dan 17 hakim dikenai sanksi berat.

Sanksi ringan yang diberikan mencakup teguran lisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun sanksi berat meliputi penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Bentuk pelanggaran terbanyak yang ditemukan oleh lembaga pengawas berkaitan erat dengan hukum acara dan administrasi perkara. Sebanyak 90 hakim tercatat melakukan pelanggaran dalam aspek tersebut.

Wakil Ketua Komisi Yudisial, Desmir, menilai tingginya laporan dari masyarakat mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap integritas peradilan. Sepanjang semester I, lembaga ini menerima 1.402 laporan.

Rincian pelanggaran terkait hukum acara dan administrasi perkara tersebut meliputi manipulasi putusan atau perubahan fakta persidangan, ketidakcermatan penyusunan putusan, hingga kesalahan penilaian alat bukti.

Selain itu, terdapat pula pelanggaran prinsip imparsialitas serta kesalahan penerapan hukum dalam persidangan.

Sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang berjumlah ribuan tersebut, lembaga pengawas juga telah memanggil 84 hakim terlapor.

Pemanggilan ini dilakukan guna meminta klarifikasi langsung atas berbagai dugaan pelanggaran etik yang diadukan.