Komisi Yudisial memberikan perhatian serius terhadap insiden penyiraman air terhadap juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Retno Lastiani.

Peristiwa tersebut terjadi saat Supriyono alias Botok mendampingi warga dalam audiensi pada Jumat (9/10/2026).

Situasi memanas menjelang akhir pertemuan setelah muncul tuduhan penerimaan Rp 1 miliar terhadap hakim.

Juru bicara KY, Anita Kadir, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelanggaran kepantasan di lingkungan peradilan.

KY menilai insiden tersebut berkaitan langsung dengan serangan terhadap integritas dan imparsialitas pengadilan. Lembaga tersebut meminta PN Pati berkoordinasi terkait dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.

Selain itu, KY juga mendorong penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan.

Persidangan untuk perkara nomor 5/Pid. Pra/2026/PN.

Pti sendiri masih terus berlanjut.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Badan Pengawas MA telah melakukan klarifikasi terhadap Retno Lastiani terkait tuduhan uang tersebut.

Hasil telaah menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi dugaan suap.

Juru bicara MA, Heru Pramono, menyampaikan bahwa hakim yang bersangkutan tidak memiliki masalah integritas.

Ia juga menyebut PN Pati merupakan salah satu pengadilan yang telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pimpinan Mahkamah Agung secara resmi menyampaikan penyesalan atas kejadian penyiraman air mineral tersebut. MA menegaskan bahwa setiap penyampaian pendapat atau pengaduan harus melalui mekanisme yang berlaku.