Majelis Ulama Indonesia menilai penggunaan akronim LGBT selama ini kurang tepat dan sengaja dipakai sebagai bentuk penghalusan makna atau eufemisme.

Lembaga tersebut kemudian mengajak publik untuk mempopulerkan istilah baru yaitu LGSP yang mencakup lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan pandangan tersebut pada Konferensi Internasional Annual International Conference on Fatwa Studies ke-10 di Jakarta Selatan.

Menurutnya, pengembalian istilah ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa tindakan penyimpangan tersebut merupakan perbuatan terlarang secara agama maupun hukum.

Ia juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pengaburan istilah ini sangat berbahaya karena dapat membuat penyimpangan moral dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah.

Sebagai langkah konkret, MUI kini tengah menyusun Naskah Akademik serta Rancangan Undang-Undang Anti-LGSP.

Draf regulasi tersebut rencananya akan segera diserahkan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam waktu dekat.

Langkah proaktif ini diambil guna memperkuat regulasi hukum positif terhadap aturan fatwa yang sudah berlaku di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Koalisi Kebebasan Berserikat memberikan tanggapan kritis terhadap berbagai pengetatan aturan mengenai kelompok keberagaman seksualitas dan identitas gender di Indonesia.

Kelompok masyarakat sipil tersebut menilai wacana dan regulasi restriktif berpotensi melanggengkan stigma, diskriminasi, serta tindakan persekusi.