Kapasitas fiskal yang kuat pada akhirnya akan turut mendukung percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pihaknya juga memastikan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu daerah dengan anggaran terbatas.

Koordinasi itu mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki opsi untuk merumahkan ataupun memberhentikan para pegawai perjanjian kerja tersebut.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi turut hadir dalam forum itu.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang langsung direspons oleh kementerian.