Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas serta dukungan bagi para kepala daerah.

Langkah tersebut dinilai mendesak agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan optimal di tengah kompleksitas pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis.

Tito menjelaskan bahwa kepala daerah memegang peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dengan tanggung jawab besar.

Selain mengurus pemerintahan, mereka juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mencakup penurunan angka kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi.

Besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kerja harian kepala daerah semakin kompleks.

Oleh karena itu, para pemimpin daerah perlu dibekali sejumlah instrumen agar mampu menjalankan tugas secara maksimal.

Salah satu instrumen yang disorot secara khusus adalah dukungan keuangan bagi kepala daerah.

Tito menyebut regulasi kedudukan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dapat dikaji ulang.

Kendati demikian, penyesuaian aturan tersebut harus tetap berpijak pada capaian kinerja nyata di lapangan.

Selain regulasi keuangan, kepala daerah juga didorong untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu ditekankan harus dilakukan tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Inovasi pelayanan yang mendongkrak pemasukan akan memperkuat kapasitas fiskal masing-masing daerah.