Peta jalan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat melalui rangkaian langkah konstitusional di parlemen.

DPR disebut dapat memanfaatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai landasan dugaan pelanggaran hukum.

Langkah awal dimulai dengan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk membentuk panitia khusus.

Pansus tersebut bertugas menyelidiki dampak sosiologis serta yuridis dari putusan tersebut terhadap legitimasi pemerintahan.

Pernyataan pendapat pemakzulan ini memerlukan kehadiran dua per tiga anggota dewan serta persetujuan mayoritas yang hadir.

Jika partai-partai besar menunjukkan soliditas, usulan resmi tersebut dapat langsung dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kendati demikian, lembaga yudikatif itu dinilai akan menghadapi dilema besar karena sifat putusannya yang final dan mengikat.

Kemungkinan pertama, Mahkamah Konstitusi menolak usulan dengan berpegang pada asas bahwa putusan hakim harus dianggap benar.

Kemungkinan kedua, institusi tersebut mengambil langkah progresif apabila konstelasi hakim mengalami perubahan seiring pergantian kekuasaan.

Apabila terbukti melakukan perbuatan tercela, proses hukum akan berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai panggung politik.

Sebelumnya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran saat menjabat kepala daerah.

Dalam pandangan yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, jurnalis senior tersebut merinci bagaimana dinamika politik di parlemen dapat memicu perdebatan hukum yang panjang.

Jika seluruh tahapan tersebut berhasil dilalui hingga tingkat akhir, sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menjadi penentu jalannya proses politik secara murni tanpa hambatan yuridis.