Sejumlah orang yang tergabung dalam Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya pada hari Selasa.

Kehadiran kelompok tersebut bertujuan untuk menyampaikan tuntutan agar DPR RI segera mengambil langkah konstitusional.

Mereka meminta agar lembaga legislatif pusat tersebut memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Unjuk rasa ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kader senior PDIP serta simpatisan.

Dalam aksinya, massa membentangkan berbagai poster yang menyoroti persoalan syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung jawab kelompok tersebut menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk pengawalan terhadap konstitusi.

Mereka mendesak agar DPRD Jawa Timur bersedia meneruskan aspirasi tersebut langsung ke tingkat pusat.

Tuntutan pemakzulan ini didasarkan pada sejumlah putusan dari lembaga peradilan yang mereka anggap memiliki kekuatan hukum.

Kelompok pengunjuk rasa memastikan bahwa aksi serupa akan kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan diabaikan.

Landasan Hukum dan Ancaman Aksi Lanjutan

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa tuntutan pemakzulan tersebut memiliki pijakan hukum yang kuat dari putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Pukulan telak kemudian disusul oleh putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi terkait dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.

Putusan MA itu menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa telah batal demi hukum dan tidak sah.

Dengan batalnya surat penyetaraan itu, massa menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat formil sebagai wakil presiden maupun pejabat negara.

Sebagai bentuk perlawanan di lokasi demonstrasi, massa aksi juga terlihat mencoret-coret foto Gibran. Ismail bahkan mendesak agar aparat keamanan menangkap pihak-pihak yang dinilai bersengkokol melakukan kejahatan ketatanegaraan.

Lebih lanjut, Ismail memastikan aksi di depan Gedung DPRD Jatim ini bukanlah yang terakhir.

Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa berkelanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka terus diabaikan.