Fraksi Partai Gerindra di DPR belum mengambil sikap terkait wacana hak menyatakan pendapat (HMP) soal polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan hingga Selasa (10/11) pagi belum ada anggota fraksinya yang ikut menandatangani usul penggunaan HMP.

"Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Undang MD3," ujar Kamrussamad di kompleks parlemen, Selasa (10/11).

Meski begitu, ia menyebut Fraksi Gerindra akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk mengkaji usulan tersebut.

Kamrussamad menegaskan dinamika politik ini merupakan isu yang harus direspons secara serius sesuai kaidah konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sikap Fraksi dan Harapan Stabilitas Politik

Ia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

Kamrussamad berharap persoalan tersebut tidak berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan sesuai amanat undang-undang dan konstitusi.

Sebelumnya, puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Gibran.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat' dengan namanya tercantum di urutan pertama.

Mardani menyebut jumlah pengusul terus bertambah hingga lebih dari 50 anggota dan usulan telah disampaikan langsung ke pimpinan DPR.

"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/11).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi pihaknya telah menerima usulan tersebut.