Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan catatan khusus terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan.

Evaluasi tersebut disampaikan bertepatan dengan evaluasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Menurut Hasto, salah satu beban pemerintahan saat ini bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan wakil presiden.

Ia menyatakan bahwa putusan lembaga yudikatif tersebut secara langsung meruntuhkan legitimasi dari Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Sekolah Partai PDIP yang terletak di kawasan Lenteng Agung, Jakarta.

Selain masalah legitimasi, pemerintah juga diminta untuk melakukan otokritik mendalam terkait pemenuhan berbagai janji kampanye.

Catatan tersebut mencakup isu penciptaan lapangan kerja, penegakan supremasi hukum, hingga pemulihan kepercayaan pasar.

Partai juga menyoroti masalah penanganan bencana, kasus korupsi, kebakaran hutan, serta nilai-nilai reformasi.

Dalam kesempatan yang sama, PDIP mengaku telah menerima surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar.

Pemerintah dinilai tidak boleh lagi menutup mata terhadap berbagai kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi tersebut.

Hasto turut mengingatkan pentingnya belajar dari gelombang unjuk rasa yang sempat terjadi di negara Prancis.

Pengabaian terhadap suara rakyat dikhawatirkan dapat memicu gelombang ketidakpuasan yang besar di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan sebelumnya memberikan tanggapan berbeda.

Pihak eksekutif menegaskan sikap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Pemerintah memastikan bahwa posisi presiden dan wakil presiden tidak dapat dimakzulkan terkait persoalan dokumen tersebut.