Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa tindakan dugaan penyadapan ilegal mengalami lonjakan. Lonjakan tersebut terjadi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.

Keputusan kontroversial dari MK tersebut sebelumnya mengubah persyaratan usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Hal itu kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Hasto, berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan muncul bersamaan dengan praktik penyadapan.

Praktik terselubung tersebut digunakan sebagai alat untuk membungkam pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi kala itu.

Lebih lanjut, ia menilai ancaman penyadapan ini semakin mengkhawatirkan ketika mulai menyasar pimpinan tertinggi negara. PDIP menegaskan sikap menolak keras tindakan tersebut karena dikategorikan sebagai aksi makar.

Pihaknya memandang bahwa penargetan terhadap tokoh politik maupun kelompok kritis merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Aktivitas ini disebut sebagai bentuk kejahatan murni terhadap negara dan masyarakat.

Terkait dalang di balik aksi penyadapan, Hasto memilih menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme proses hukum yang berlaku. Ia juga sempat menceritakan pengalaman pribadinya ketika menerima tekanan setelah melontarkan kritik.

Tekanan tersebut diyakini bersumber dari informasi yang diperoleh melalui fungsi penyadapan secara ilegal.

Oleh karena itu, ia mendesak agar praktik penyadapan dikembalikan pada koridor hukum yang transparan dan ketat.

Prosedur penyadapan harus melalui tahapan penyelidikan awal serta memerlukan persetujuan resmi dari pihak pengadilan. Langkah ini dinilai penting agar instrumen tersebut tidak disalahgunakan untuk menekan lawan politik.