Partai Kebangkitan Bangsa tengah mengkaji secara serius opsi penggunaan hak angket di DPR.

Langkah tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Opsi Instrumen Politik di DPR

Ketua Kelompok Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan partainya juga mempertimbangkan hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Menurutnya, instrumen politik tersebut dapat ditempuh secara berurutan maupun terpisah oleh DPR.

Ia menjelaskan bahwa hak angket berfungsi untuk menyelidiki pertanggungjawaban pemerintah terkait proses administrasi penerbitan surat keterangan tersebut.

Selain PKB, sejumlah partai politik lain di DPR turut memberikan tanggapan beragam terhadap dinamika putusan hukum tersebut.

Respons dan Sikap Sejumlah Partai Politik

Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik putusan Mahkamah Agung dan menilai persyaratan pendidikan merupakan kewajiban hukum bagi pejabat publik.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa persoalan ini menyangkut syarat konstitusional yang sangat fundamental.

Partai Demokrat menyebut bahwa Gibran saat ini sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, Partai Gerindra meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan penjelasan mengenai surat keterangan tersebut.

Partai Golkar menyatakan masih akan mendalami dan mempelajari putusan Mahkamah Agung secara lengkap setelah mendapat salinannya.