Mahkamah Konstitusi memegang peran kunci dalam menentukan kelanjutan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkapkan bahwa DPR berpotensi menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tuduhan pelanggaran konstitusi.

Langkah awal yang dapat ditempuh oleh parlemen adalah menggulirkan hak angket untuk membentuk pansus.

Pansus tersebut bertugas menyelidiki dampak sosiologis serta yuridis dari putusan kontroversial itu terhadap legitimasi pemerintahan.

Untuk mewujudkan pengajuan resmi ke MK, usulan tersebut memerlukan kehadiran dua pertiga anggota DPR.

Selain itu, persetujuan juga harus datang dari dua pertiga anggota yang hadir di dalam ruang sidang.

Soliditas partai-partai besar diperkirakan mampu memuluskan tercapainya angka kuorum tersebut dengan mudah.

Kendati demikian, lembaga yudikatif ini diyakini bakal menghadapi dilema hukum yang sangat pelik.

Sifat putusan MK yang final and binding memunculkan dua kemungkinan besar dalam menyikapi usulan parlemen.

Kemungkinan pertama adalah penolakan berbasis doktrin hukum acara dengan memegang asas res judicata pro veritate habetur.

Melalui pendekatan ini, MK dapat menilai bahwa pencalonan masa lalu tidak bisa digugat mundur setelah pelantikan.

Kemungkinan kedua adalah pengabulan usulan lewat tafsir progresif seiring pergeseran konstelasi kekuasaan.

Jika MK memutuskan Gibran terbukti melakukan perbuatan tercela, proses hukum pemakzulan akan berlanjut ke MPR.

Sidang di MPR nantinya bakal menjadi panggung politik murni tanpa lagi melibatkan aspek hukum yang rumit.

Sebelumnya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran yang berusia 36 tahun untuk maju sebagai cawapres.

Aturan batas usia minimal 40 tahun dikecualikan bagi pejabat yang pernah terpilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah.