Pakar hukum tata negara menyoroti pentingnya segera menindaklanjuti putusan lembaga peradilan.

Penundaan berlarut-larut dinilai dapat memicu upaya delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.

Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran dalam Pilpres 2024.

Hingga kini, belum terlihat adanya kelanjutan resmi dari lembaga berwenang terkait putusan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyampaikan peringatan ini melalui wawancara.

Ia menyebutkan tiga implikasi serius yang berpotensi muncul apabila putusan ini diabaikan.

Implikasi pertama berkaitan langsung dengan pertaruhan terhadap mandat serta amanah dari konstitusi.

Sikap abai dari partai politik di parlemen dapat mencoreng integritas pemilu di Indonesia.

Lembaga negara yang merepresentasikan kedaulatan masyarakat dinilai perlu merespons putusan peradilan.

Implikasi berikutnya adalah munculnya kesan bahwa lembaga terkait seolah-olah membangkang.

Sikap tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan tertinggi.

Implikasi terakhir dan paling serius adalah risiko delegitimasi putusan dari berbagai arah.

Situasi yang berlarut-larut dikhawatirkan akan terus mendatangkan upaya delegitimasi yang masif.