Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting pada Rabu, 29 Juli 2026, yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan opsi paket internet dengan sisa kuota terakumulasi.

Banyak netizen sempat mengira putusan tersebut membuat semua sisa kuota internet bisa dipakai selamanya tanpa batas waktu.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menegaskan bahwa putusan ini tidak melarang total skema kuota hangus di seluruh jenis layanan.

Esensi utama dari Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025 tersebut adalah memberikan hak kepada konsumen untuk memilih opsi perlindungan sisa kuota yang jelas.

Operator seluler tetap diizinkan menjual paket murah dengan sistem non-rollover atau kuota hangus jika memang itu pilihannya.

Namun, di sisi lain, operator juga diwajibkan menghadirkan pilihan paket alternatif yang sisa kuotanya tetap aktif atau terakumulasi.

Jika seluruh paket dipaksa tanpa batas waktu, kapasitas jaringan dikhawatirkan melonjak drastis akibat akumulasi data pengguna yang menumpuk.

Lonjakan trafik tersebut menuntut penambahan infrastruktur tower dan spektrum frekuensi yang memerlukan biaya operasional sangat tinggi.

Peningkatan biaya bagi penyelenggara telekomunikasi ini dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada kenaikan harga paket internet di pasaran.

Wahyudi menilai langkah ini menjadi momentum memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga kestabilan serta keberlanjutan industri telekomunikasi.

Pemerintah dan regulator kini bertugas memastikan implementasi aturan teknis tersebut berjalan secara proporsional bagi semua pihak.

Konsumen diimbau untuk lebih jeli memeriksa fitur rollover serta transparansi informasi saat membeli paket internet dari operator.