Federasi Futsal Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait dinamika organisasi yang memunculkan wacana penyelenggaraan kongres luar biasa baru-baru ini.

Komite Hukum organisasi tersebut menyatakan bahwa setiap aspirasi dan tuntutan dari para anggota harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, mengingatkan bahwa seluruh proses tata kelola wajib mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

Dokumen konstitusi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh anggota yang telah disahkan secara sah dalam agenda Kongres Biasa.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelaksanaan kongres luar biasa memiliki beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemohon.

Salah satu syarat utamanya adalah mengantongi dukungan tertulis sekurang-kurangnya dari dua pertiga total anggota yang mempunyai hak suara.

Kelompok pemilik suara sah dalam federasi ini terdiri dari Asosiasi Futsal Provinsi serta klub-klub profesional yang tercatat resmi.

Setiap permohonan yang diajukan juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan.

Dokumen pengajuan wajib dikirimkan secara tertulis dengan menyertakan tanda tangan pejabat berwenang serta agenda yang relevan.

Setelah dokumen diterima, pihak federasi akan melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan semua syarat keorganisasian terpenuhi.

Meskipun demikian, federasi tetap menghargai setiap bentuk masukan yang disampaikan oleh para anggota demi kebaikan bersama.

Pihak berwenang berharap seluruh pihak dapat menempuh jalur resmi alih-alih menggunakan cara di luar ketentuan organisasi.