Komisi X DPR berencana untuk merevisi aturan penyetaraan pendidikan yang tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Langkah tersebut diambil guna mencegah agar polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak terulang kembali di masa mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya ingin menghadirkan payung hukum yang lebih kuat.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui oleh awak media di kompleks parlemen yang terletak di kawasan Jakarta.

Menurutnya, polemik ijazah yang sempat mencuat belakangan ini telah menjadi bahan evaluasi mendalam bagi para pemangku kepentingan.

Regulasi yang jelas sangat diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Ia menilai regulasi yang berlaku sebelumnya kerap menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing pihak.

Keberadaan aturan yang mengikat dinilai penting mengingat cukup banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketentuan penyetaraan yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi proses pengakuan pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat keputusan terkait pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah.

Pencabutan surat keterangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan tersebut sudah final.