India dan Australia akhirnya merealisasikan kemitraan uranium yang telah lama tertunda.

Pada KTT 9 Juli di Melbourne, Perdana Menteri Anthony Albanese dan Narendra Modi menandatangani pengaturan administratif yang memungkinkan ekspor uranium Australia ke India untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sipil di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

>>> Krisis Chip Memori Hantam Industri: OnePlus Hengkang dari AS-Eropa, Realme Tinggalkan China

Kesepakatan ini bukan sekadar perjanjian pertambangan biasa.

Bagi India, ini adalah langkah strategis untuk mencapai target kapasitas nuklir 100 gigawatt (GW) pada 2047, naik drastis dari kapasitas saat ini yang hanya 8,78 GW.

Dari Perjanjian ke Implementasi

India dan Australia sebenarnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nuklir Sipil pada 2014, yang mulai berlaku setahun kemudian.

Namun, bagian yang hilang adalah mekanisme administratif untuk melacak, mentransfer, dan mengendalikan material yang diawasi melalui siklus bahan bakar nuklir.

Pengaturan baru ini membuka pintu bagi kontrak komersial, meskipun bukan merupakan pesanan pembelian langsung.

Modi menyebutnya akan "membuka jalan bagi pasokan uranium dari Australia ke India," sementara Albanese menggambarkan Australia sebagai "pemasok yang dapat diandalkan dan terpercaya" di masa depan.

Kebutuhan Bahan Bakar yang Mendesak

Armada nuklir India saat ini masih kecil dibandingkan ambisi pemerintah.

Rencana resmi menargetkan kapasitas sekitar 22 GW pada tahun fiskal 2031-32, dengan perusahaan publik, investor swasta, pemerintah negara bagian, dan usaha patungan diharapkan membantu menutup kesenjangan menuju 100 GW.

Peningkatan lebih dari sebelas kali lipat dalam dua dekade membutuhkan pasokan bahan bakar yang stabil.

Mengandalkan sedikit pemasok luar negeri dapat membuat program nuklir nasional rentan terhadap sanksi, konflik, gangguan pengiriman, atau sengketa kontrak.