Ketegangan diplomatik antara Washington dan Brasilia meningkat pada 25 Juli 2026 setelah otoritas Brazil menolak permohonan visa dua pejabat senior Departemen Luar Negeri AS.

Pejabat di Brasilia menyebut kekhawatiran akan potensi campur tangan dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 4 Oktober.

>>> PS5 Slim: Spesifikasi Lengkap, Harga, dan Aksesoris Pendukung

Penolakan visa ditujukan kepada Asisten Menteri Riley M.

Barnes dan Wakil Asisten Menteri Samuel Samson dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Departemen Luar Negeri AS.

Keduanya berencana mengunjungi Brasilia pada 27-30 Juli, namun perwakilan kementerian luar negeri Brazil mengonfirmasi penolakan setelah adanya informasi intelijen yang menunjukkan upaya strategis untuk merusak kepercayaan terhadap infrastruktur pemungutan suara elektronik negara itu.

Latar Belakang Politik

Perselisihan ini mencerminkan sensitivitas geopolitik yang tinggi menjelang pemilu, di mana petahana sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva akan berhadapan dengan Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro dan sekutu Presiden AS Donald Trump.

Menanggapi sengketa diplomatik pada Sabtu, pejabat AS membela legitimasi delegasi yang dijadwalkan.

>>> Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Juli 2026 Mulai Cair, Ini Jadwal dan Cara Cek

Seorang pejabat Brazil yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan ada "bukti yang mengarah pada upaya baru untuk mengeksploitasi situasi secara politis dan merusak sistem pemilu".

Sebaliknya, korps diplomatik AS menolak klaim bahwa kunjungan itu bertujuan mengganggu proses pemungutan suara asing.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut tuduhan tersebut "tidak berdasar" dan menekankan bahwa misi itu sejalan dengan mandat biro untuk mendukung kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

Situasi ini muncul di tengah klaim kontroversial Senator Flavio Bolsonaro mengenai keamanan pemilu.

Dalam pertemuan dengan diplomat asing, senator itu menyebut sistem pemungutan suara Brazil diproduksi oleh Smartmatic, perusahaan yang sebelumnya dikaitkan oleh otoritas AS dengan sengketa pemilu Venezuela.

>>> Polandia Tangkap 54 Migran, Termasuk 15 Warga Afghanistan

Namun, baik Smartmatic maupun Mahkamah Pemilu Tinggi Brazil mengeluarkan bantahan publik, menegaskan bahwa tidak ada mesin pemungutan suara Brazil yang dipasok oleh perusahaan tersebut.