MK Wajibkan Operator Seluler Sediakan Layanan Hindari Kuota Hangus
Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan operator seluler untuk menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota internet pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.
Kewajiban itu tertuang dalam putusan perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.
Permohonan uji materi diajukan oleh pengemudi ojek daring Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan advokat Rega Felix yang didampingi kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa.
Pilihan Paket Fleksibel
Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata berdasarkan logika komersial operator.
Menurutnya, perlindungan pengguna dapat diwujudkan melalui penyediaan berbagai pilihan paket fleksibel, termasuk paket dengan fitur akumulasi kuota (roll over), paket tanpa roll over, maupun inovasi lain.
MK juga memandang penting operator meningkatkan keterbukaan informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, dan kebijakan pemakaian wajar.
Perlakuan sisa kuota harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Operator juga wajib menyediakan kanal pemantauan penggunaan dan sisa kuota.
Selain itu, harus ada mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan evaluasi berkala.
Kesepakatan Operator
Adies menyampaikan operator dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tidak keberatan dengan putusan tersebut.
Bahkan, mereka telah menyampaikan kesepakatan solusi berupa penyediaan paket roll over dan non-roll over, peningkatan transparansi, pemantauan kuota, penanganan pengaduan, serta perlindungan pengguna.
Meski operator menegaskan tidak memperoleh keuntungan dari sisa kuota yang tidak terpakai, faktanya tidak banyak pengguna yang memilih alternatif produk yang tersedia.
MK menegaskan pengguna yang membayar kuota prabayar atau pascabayar namun belum memanfaatkan seluruhnya harus dilindungi.
Bentuk perlindungan meliputi akumulasi atau roll over kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lain.
Pilihan layanan itu harus dinyatakan secara eksplisit agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pengguna.
Update Terbaru
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB






