Pengadilan Yunani Larang Airbnb di Apartemen, Tapi Tak Berlaku Umum
Pengadilan di Athena baru saja mengeluarkan putusan yang melarang operasi sewa jangka pendek (Airbnb) di gedung apartemen residensial.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pemilik properti dan penyewa.
Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Athena setelah menerima permohonan tindakan sementara dari pengelola gedung.
Pengelola mengeluhkan kebisingan dan kerusakan di area bersama akibat aktivitas sewa jangka pendek.
Isi Putusan Pengadilan
Hakim memutuskan bahwa pemilik apartemen tidak dapat melanjutkan eksploitasi properti untuk pariwisata karena peraturan gedung secara tegas melarang penggunaan unit untuk kegiatan tersebut.
Namun, keputusan ini tidak otomatis menciptakan preseden hukum yang mengikat untuk semua gedung apartemen. Isi peraturan masing-masing gedung menjadi faktor penentu.
Di banyak gedung tua, peraturan disusun sebelum maraknya platform sewa jangka pendek dan tidak memuat ketentuan terkait. Dalam kasus seperti itu, setiap perkara diperiksa secara terpisah oleh pengadilan.
Ada pula kemungkinan mengubah peraturan gedung asalkan prosedur hukum diikuti dan mayoritas pemilik setuju.
Rencana Pemerintah dan Tanggapan Asosiasi
Kementerian Kehakiman Yunani sedang menyiapkan rancangan undang-undang baru tentang kepemilikan horizontal dan vertikal. RUU ini bertujuan mengisi celah hukum dan menjawab masalah yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.
RUU tersebut diharapkan selesai pada awal musim gugur, diajukan ke parlemen, dan jika disetujui, mulai berlaku pada awal 2027.
Kerangka kerja baru ini ingin memodernisasi aturan operasi gedung apartemen.
Ketua Federasi Pemilik Properti Seluruh Yunani (POMIDA), Stratos Paradias, menegaskan bahwa putusan itu bersifat individual untuk gedung tertentu dan bukan larangan umum.
"Setiap kasus sewa jangka pendek diperiksa secara independen oleh pengadilan berdasarkan peraturan masing-masing gedung," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak putusan pengadilan lain yang memutuskan berbeda. Keputusan ini tidak menghasilkan larangan umum terhadap sewa jangka pendek.
Kasus ini kembali membuka perdebatan tentang batas antara hak penghuni untuk hidup tenang dan hak pemilik properti yang dijamin konstitusi.
Di satu sisi, rotasi pengunjung yang konstan dapat menimbulkan masalah koeksistensi. Di sisi lain, pemilik berhak memanfaatkan propertinya selama mematuhi undang-undang.
Update Terbaru
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB






