Pengadilan di Athena baru saja mengeluarkan putusan yang melarang operasi sewa jangka pendek (Airbnb) di gedung apartemen residensial.

Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pemilik properti dan penyewa.

>>> Pakar Unair: Pola Asuh Tak Cukup Sekadar Membatasi Gawai

Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Athena setelah menerima permohonan tindakan sementara dari pengelola gedung.

Pengelola mengeluhkan kebisingan dan kerusakan di area bersama akibat aktivitas sewa jangka pendek.

Isi Putusan Pengadilan

Hakim memutuskan bahwa pemilik apartemen tidak dapat melanjutkan eksploitasi properti untuk pariwisata karena peraturan gedung secara tegas melarang penggunaan unit untuk kegiatan tersebut.

Namun, keputusan ini tidak otomatis menciptakan preseden hukum yang mengikat untuk semua gedung apartemen. Isi peraturan masing-masing gedung menjadi faktor penentu.

Di banyak gedung tua, peraturan disusun sebelum maraknya platform sewa jangka pendek dan tidak memuat ketentuan terkait. Dalam kasus seperti itu, setiap perkara diperiksa secara terpisah oleh pengadilan.

Ada pula kemungkinan mengubah peraturan gedung asalkan prosedur hukum diikuti dan mayoritas pemilik setuju.

Rencana Pemerintah dan Tanggapan Asosiasi

Kementerian Kehakiman Yunani sedang menyiapkan rancangan undang-undang baru tentang kepemilikan horizontal dan vertikal. RUU ini bertujuan mengisi celah hukum dan menjawab masalah yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.

>>> Pemkot Surabaya Perkuat Pengamanan TPA Benowo Pascakebakaran

RUU tersebut diharapkan selesai pada awal musim gugur, diajukan ke parlemen, dan jika disetujui, mulai berlaku pada awal 2027.

Kerangka kerja baru ini ingin memodernisasi aturan operasi gedung apartemen.

Ketua Federasi Pemilik Properti Seluruh Yunani (POMIDA), Stratos Paradias, menegaskan bahwa putusan itu bersifat individual untuk gedung tertentu dan bukan larangan umum.

"Setiap kasus sewa jangka pendek diperiksa secara independen oleh pengadilan berdasarkan peraturan masing-masing gedung," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa banyak putusan pengadilan lain yang memutuskan berbeda. Keputusan ini tidak menghasilkan larangan umum terhadap sewa jangka pendek.

Kasus ini kembali membuka perdebatan tentang batas antara hak penghuni untuk hidup tenang dan hak pemilik properti yang dijamin konstitusi.

>>> Promo Tambah Daya PLN Juli 2026: Diskon 50% dan Cara Klaim

Di satu sisi, rotasi pengunjung yang konstan dapat menimbulkan masalah koeksistensi. Di sisi lain, pemilik berhak memanfaatkan propertinya selama mematuhi undang-undang.