Pakar Cambridge Usul Perampasan Aset Tanpa Vonis Pidana
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Cambridge, Ahmad Noviandri Adji, mengusulkan agar upaya perampasan aset tetap bisa dilakukan tanpa putusan pidana dalam RUU Perampasan Aset.
Vonis pidana atau conviction-based forfeiture sebelumnya menjadi polemik dalam RUU tersebut. Hal itu diperlukan untuk menghindari potensi kesewenang-wenangan implementasi.
Dalam lanjutan audiensi RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senin (20/7), Novindri menilai conviction-based forfeiture menjadi jalan buntu pengesahan RUU tersebut.
"Sistem kita saat ini sangat bergantung pada perampasan yang mengikuti penghukuman pidana atau conviction-based forfeiture, yaitu perampasan yang baru dapat dilakukan setelah pelaku divonis bersalah.
Pendekatan ini menemui jalan buntu dalam empat keadaan," kata Novindri yang hadir secara daring.
Empat Celah yang Perlu Ditutup
Menurutnya, conviction-based forfeiture menghadapi empat masalah: pelaku meninggal, pelaku melarikan diri atau tidak dapat diadili, aset disembunyikan melalui pihak lain atau dikonversi, dan aset dipindahkan.
Novindri menekankan bahwa RUU Perampasan Aset mestinya hadir untuk menutup empat celah tersebut.
Merujuk United Nations Convention Against Corruption (UNCA) sebagai konvensi internasional yang mengikat secara hukum, Pasal 54 ayat 1 huruf C menyebutkan negara diminta mempertimbangkan perampasan aset tanpa putusan pidana terutama ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan.
Novindri juga merujuk Stolen Asset Recovery Initiative di Bank Dunia yang telah menempatkan mekanisme tersebut sebagai pelengkap proses pidana.
"Karena itu desain Indonesia perlu memastikan bahwa perampasan (aset) pidana tanpa pemidanaan dapat menutup hambatan yang nyata dan tetap disertai pengaman-pengaman yang memadai," katanya.
Novindri mengaku telah mencermati dua draf RUU Perampasan Aset, yakni 2023 dan 2024. Di antara keduanya, ada perbedaan mendasar tentang metode perampasan aset tanpa pidana.
Dalam draf sebelumnya, metode perampasan aset murni bisa dilakukan tanpa putusan pidana atau in rem, yakni pidana ditujukan pada asetnya, bukan pemiliknya.
Sedangkan dalam draf terbaru, telah menggabungkan keduanya.
"Dan draf yang terbaru menggabungkan dua jalur sekaligus, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana serta perampasan terhadap putusan pidana yang saya singkat NCB atau non-conviction based forfeiture," kata Novindri.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






