Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pernyataan itu disampaikan untuk membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut DPR menolak RUU tersebut.

>>> Pabrik Amunisi Texas Habiskan Rp7,5 Triliun, Tak Satu Pun Peluru Diproduksi

"Sehubungan dengan beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset," kata Sari saat membuka Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Sari menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

RUU tersebut masih dalam tahap penyusunan naskah dan penyerapan aspirasi di Komisi III DPR.

"Saat ini Komisi III sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation," ujar politikus Partai Golkar itu.

Target Rampung Tahun Ini

Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung tahun ini karena masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Namun, Saan memastikan pembahasan tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

"Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan," katanya.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengaku pihaknya telah menggelar rapat internal untuk membahas percepatan RUU Perampasan Aset.

>>> Prabowo Terima Luhut dan Jajaran DEN di Hambalang, Bahas Ekonomi dan GovTech

Ia juga membantah isu DPR menolak membahas RUU tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan RUU Perampasan Aset masih dalam penyerapan aspirasi, dan rapat penyerapan aspirasi untuk RUU ini menjadi yang terbanyak dibanding RUU lain.