Komisi I DPR secara resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial atau AI agar dapat masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah.

Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono saat berlangsungnya rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Baleg DPR pada Selasa.

Politikus Partai Golkar itu menilai bahwa pemerintah bersama DPR perlu segera menyusun regulasi kecerdasan buatan demi merespons pesatnya perkembangan dunia digital masa kini.

Dave menyampaikan bahwa sejumlah negara lain telah lebih dulu mengatur pemanfaatan teknologi tersebut secara mendalam.

Kendati demikian, pihak Komisi I DPR tetap membuka peluang agar RUU AI bisa masuk daftar prioritas apabila naskah akademiknya telah rampung disusun.

Saat ini, Komisi I DPR masih berfokus menyelesaikan beberapa pembahasan undang-undang lain yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif dewan.

Negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura disebut telah lebih dulu mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan tersebut.

Sementara itu, negara-negara lain seperti kawasan Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah menerapkan pengaturan yang jauh lebih mendalam terkait teknologi ini.

Untuk agenda prioritas tahun 2026, Komisi I DPR saat ini sedang merampungkan proses pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU Penyiaran.

Selain itu, terdapat pula RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang masuk dalam daftar pembahasan.