Pemerintah Siapkan Insentif PPh 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Investor PFII
Herman memastikan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga dapat masuk ke PFII sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Namun, tidak semua pihak otomatis memperoleh fasilitas tersebut.
Ia membedakan skema PFII dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
PFII merupakan kawasan keuangan internasional atau financial free zone yang dirancang untuk menarik dana investor asing melalui berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal, seperti pemberian golden visa.
Tidak Semua Insentif Berlaku 50 Tahun
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan ketentuan dalam RUU PFII telah disetujui. Namun, ia menegaskan tidak seluruh insentif berlaku selama 50 tahun.
"Ada beberapa yang diatur tersendiri, enggak 50 tahun semuanya. Misal untuk tenaga ahli segala macam itu tersendiri ada PMK-nya," ujar Bimo.
Bimo memastikan klausul penyesuaian terhadap Global Minimum Tax tetap dipertahankan dalam RUU PFII. "Prinsip-prinsip yang penyesuaian dengan GMT, dengan komitmen global, multilateral harus dihormati," katanya.
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan PFII yang berada di Bali akan memfasilitasi berbagai jenis usaha di sektor keuangan dan menawarkan berbagai insentif.
Misbakhun menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif berupa pajak 0 persen selama 50 tahun bagi para investor di PFII.
Ketentuan ini bertujuan menarik investor yang selama ini menempatkan investasi melalui special purpose vehicle (SPV) di berbagai pusat keuangan dunia, seperti British Virgin Islands (BVI) dan Cayman Islands, ke PFII.
"Kalau saya sih pribadi, itu harusnya melekat selama PFII itu ada. Tapi pemerintah inginnya 50 tahun.
Tapi, 50 tahun itu oke karena kita melihat perkembangan 50 tahun ke depan akan seperti apa," terang Misbakhun dalam Investment Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/7).
Selain itu, PFII akan menawarkan kepastian hukum dengan mengadopsi sistem common law dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengadilan khusus nantinya bakal dibentuk untuk menangani sengketa bisnis di kawasan tersebut.
"Nanti di sana akan berdiri pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis untuk diselesaikan di sana. Bisnis dispute settlement court yang menganut kepada sistem hukum.
Dan hakimnya pun kita akan berikan hakim dengan reputasi internasional," terang Misbakhun.
Update Terbaru
Terungkap Motif Versi Terduga di Balik Tewasnya Janda Probolinggo, Berawal dari Ejekan Wes Elek
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Leonid, Hujan Meteor Tercepat Tahun Ini, Puncaknya 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB






