Kita sudah belajar dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan learning loss, dan jangan sampai kondisi itu terus berlanjut," ujar Abdul Mu'ti.

Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga memberikan dampak ekonomi karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar.

Digitalisasi dan Pendidikan Anak Usia Dini

Transformasi pendidikan juga diperkuat melalui percepatan digitalisasi sekolah.

Pemerintah menyalurkan Interactive Flat Panel (IFP), melatih guru memanfaatkan teknologi pembelajaran, menyediakan akses internet, hingga menyediakan laptop sebagai perangkat pendukung proses belajar mengajar.

>>> Google Search AI Mode Kini Dukung Aplikasi Pihak Ketiga

"Gurunya kami latih, sekolah yang belum memiliki internet kami bantu internetnya, yang belum memiliki listrik kami bantu dengan panel tenaga surya.

Jadi semuanya sudah dipersiapkan agar benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring di berbagai daerah, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Timur hingga Nias Utara, pemanfaatan teknologi tersebut telah meningkatkan semangat belajar siswa dan kualitas pembelajaran di kelas.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, pemerintah menargetkan minimal satu taman kanak-kanak di setiap desa, sekaligus meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan memperluas bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Abdul Mu'ti mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga hasil revitalisasi sekolah. "Mari kita rawat sekolah yang sudah direvitalisasi.

Jangan ada penyalahgunaan anggaran dan jangan ada penyelewengan. Pendidikan yang bermutu hanya bisa terwujud melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media," tuturnya.