Basuki Minta Tambahan Rp2,7 T untuk IKN, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo
Dana tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen. Angka itu telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.
Sementara realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2 persen dari pagu anggaran.
>>> Manga Noa-senpai wa Tomodachi Dapat Adaptasi Anime TV dari Studio Feel
Basuki juga memaparkan capaian pembangunan IKN sepanjang 2025.
Dari total DIPA awal Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun.
Realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen. Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun untuk menyelesaikan berbagai proyek di kawasan IKN.
Pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya.
Pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
"Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen.
Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama, dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," tutur Basuki.
Otorita IKN juga membukukan peningkatan nilai aset.
Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.
Basuki menyebut kenaikan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025.
Kekayaan bersih Otorita IKN juga meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
>>> MK: IUP Prioritas Tak Boleh Lewat Penunjukan Langsung
Menurutnya, peningkatan ekuitas menunjukkan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN telah terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.
Update Terbaru
Durasi Film Resident Evil Bocor, Penggemar Sebut 'Sempurna'
Kamis / 16-07-2026, 19:57 WIB
Kelompok Hak Digital Kecam Langkah Sony Hentikan Penjualan Game Fisik PlayStation
Kamis / 16-07-2026, 19:57 WIB
Epic Games Matikan Server Fortnite untuk Patch 41.20
Kamis / 16-07-2026, 19:56 WIB
Hasil Piala AFF Wanita: Sempat Unggul, Indonesia Ditahan Kamboja
Kamis / 16-07-2026, 19:52 WIB
Transfer Uang ke Luar Negeri Pakai BRImo, Cashback Hingga Rp50 Ribu
Kamis / 16-07-2026, 19:52 WIB
Bahlil Peringatkan KKN di Proyek LNG Masela Rp390 Triliun
Kamis / 16-07-2026, 19:52 WIB
Spanduk Malvinas Bikin Argentina Terancam Sanksi FIFA, Investigasi Segera Dilakukan
Kamis / 16-07-2026, 19:50 WIB
Aviora Aesthetic Clinic Buka Klinik Baru di BSD, Perluas Akses Layanan Estetika
Kamis / 16-07-2026, 19:50 WIB
Messi Beberkan Rahasia Spanyol, Pengalaman di Barcelona Jadi Modal Argentina di Final Piala Dunia 2026
Kamis / 16-07-2026, 19:49 WIB
Realme dan OnePlus Beralih ke ColorOS 17, Tinggalkan Realme UI dan OxygenOS
Kamis / 16-07-2026, 19:49 WIB
Dukung Comeback Kim Soo Hyun Usai Skandal, Aksi Jung Hae In Picu Perdebatan
Kamis / 16-07-2026, 19:49 WIB
BAIC T1 Baru Dirakit Lokal pada 2027, Ini Alasannya
Kamis / 16-07-2026, 19:49 WIB
Spanyol vs Argentina: Siapa Juara Kecepatan Internet?
Kamis / 16-07-2026, 19:49 WIB







