Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyatakan bahwa modernisasi China memberikan dampak positif bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara open house yang digelar Kedutaan Besar China di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

>>> Peluang Gibran Kembali Jadi Cawapres Prabowo 2029 Hanya 30 Persen

Acara bertema "Chinese Modernization: The Answer of 105 Years of Endeavor" itu dihadiri hampir 400 perwakilan dari berbagai sektor, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani.

Najamudin mengaku menyukai tema open house tersebut.

Menurutnya, modernisasi China merupakan bentuk modernisasi sosialis yang disesuaikan dengan nilai dan kondisi China, bukan meniru model modernisasi dari tempat lain.

"Pelajaran penting yang kami petik dari modernisasi China adalah bahwa setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri.

Tidak bisa dipaksa meniru model pembangunan bangsa lain, atau dipaksakan menerapkan strategi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan warisan kebijakannya," ujar Najamudin.

>>> Pemerintah Klaim Sudah Ambil Alih Kereta Cepat, Purbaya: Pokoknya Dikasih ke Saya, Saya Beresin

Ia menegaskan bahwa Indonesia memandang China sebagai "mitra terpercaya" dan akan bersama-sama berjuang untuk kemakmuran bersama di masa depan.

Hubungan Bilateral China-Indonesia Semakin Kuat

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan bahwa China tengah memajukan modernisasi China, sementara Indonesia bergerak menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Di bawah arahan strategis kedua kepala negara, hubungan China-Indonesia terus mempertahankan momentum yang kuat. Wang mencontohkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek unggulan kerja sama bilateral.

Kedua negara juga terus meraih hasil positif di bidang infrastruktur, kawasan industri, ekonomi digital, pembangunan hijau, pertanian, pendidikan, dan pertukaran antarmasyarakat.

>>> Purbaya Klaim Pemerintah Punya Skema Khusus Tangani Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

Partai Komunis China siap memperkuat pertukaran dengan pemerintah dan partai politik Indonesia, serta memperdalam dialog tentang isu-isu kepentingan bersama seperti tata kelola negara, pengentasan kemiskinan, tata kelola sosial, dan pembangunan partai politik.