Termasuk juga mewujudkan dialog inklusif partisipasi bermakna agar tidak ada satu pun regulasi yang boleh disahkan dengan mengorbankan piring nasi rakyat kecil.

Di sisi lain, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Decky Haedar Ulum, berharap kebijakan ke depan terkait industri rokok perlu titik keseimbangan.

Hal tersebut perlu dilakukan, agar kebijakan yang diambil tidak menjadi boomerang, apalagi bila dampaknya bukan hanya pada tenaga kerja, namun beragam lapisan masyarakat.

"Ke depan jika kebijakan diimplementasikan butuh roadmap dan tahapan untuk upscalling kemampuan pekerja dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah," ungkap Decky.

Di tengah tantangan regulasi yang restriktif, industri hasil tembakau tidak hanya menghadapi wacana plain packaging, tetapi juga berbagai usulan kebijakan pembatasan lainnya, termasuk pengaturan kadar tar dan nikotin serta pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau.

>>> Djaka Budi Ogah Bicara Perubahan Bea Cukai Usai Kawal Purbaya di DPR

Akumulasi kebijakan tersebut dinilai berisiko menggerus daya saing industri, mengancam keberlanjutan ekosistem usaha, dan penurunan penerimaan cukai yang bergantung pada sektor ini.