HHS Watchdog Pulihkan Rp 5,56 Miliar dalam Penindakan Penipuan Kesehatan
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) Office of Inspector General (OIG) mengumumkan pada Senin, 13 Juli 2026, bahwa upaya penegakan federal menghasilkan perkiraan pemulihan dan penghematan sebesar 5,56 miliar dolar AS selama periode Oktober hingga Maret.
Menurut laporan semesteran yang disampaikan kepada Kongres, otoritas federal mengecualikan 1.212 individu dan organisasi dari partisipasi dalam program perawatan kesehatan pemerintah setelah investigasi penipuan ekstensif di seluruh negeri.
Total tindakan penegakan pidana dan perdata turun menjadi 604 dari 833 pada periode sebelumnya, menandai level terendah dalam setidaknya dua tahun seperti dilaporkan Reuters.
Prioritas Penindakan pada Medicaid dan Medicare Advantage
Badan pengawas federal menyebutkan bahwa prioritas penegakan saat ini di bawah pemerintahan menargetkan kepatuhan dalam program Medicaid dan Medicare Advantage.
Di antara kasus menonjol yang disorot adalah hukuman penjara 15 tahun yang dijatuhkan kepada eksekutif perusahaan perangkat lunak telemedicine yang terlibat dalam skema senilai 1 miliar dolar.
Pemulihan keuangan substansial juga melibatkan perusahaan asuransi swasta besar yang mengelola rencana yang didanai pemerintah.
Afiliasi Kaiser Permanente dan CVS Health's Aetna mencapai penyelesaian masing-masing sebesar 556 juta dolar dan 117,7 juta dolar untuk menyelesaikan tuduhan penagihan Medicare Advantage yang meningkat.
Pembaruan penegakan ini terjadi di tengah kolaborasi aktif antara kantor pengawas dan satuan tugas penipuan Gedung Putih yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F.
Kennedy Jr., dan kepala Medicare Mehmet Oz.
Secara terpisah, kepemimpinan Medicare mengidentifikasi tambahan 2 miliar dolar yang dibelanjakan secara tidak tepat di luar lingkup laporan resmi inspektur jenderal.
Audit di Indiana, Wisconsin, Maine, dan Colorado juga mengungkapkan ratusan juta dolar pembayaran Medicaid yang tidak tepat untuk terapi perilaku autisme.
Penyelidik mengaitkan kerugian tersebut dengan kekurangan administratif seperti dokumentasi yang hilang, evaluasi tanpa tanda tangan, catatan sesi duplikat, dan personel tanpa kredensial, bukan skema kriminal terkoordinasi.
Update Terbaru
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






