Microsoft membantah tuduhan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.600 karyawan Xbox dilakukan untuk menggantikan mereka dengan pekerja asing melalui program visa H-1B.

Kepala komunikasi Microsoft, Frank Shaw, melalui unggahan di Twitter/X menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar. "Banyak informasi buruk di luar sana — mari kita luruskan," tulisnya.

>>> Manga Shining! Karya Nao Maita Akan Berakhir dalam Dua Bab

Shaw menegaskan bahwa PHK tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi bisnis Xbox yang memang tidak sehat. "Langkah ini tidak dibuat untuk menggantikan karyawan dengan pekerja asing," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa angka visa H-1B yang dirujuk adalah pembaruan visa dan aplikasi perekrutan baru di seluruh Microsoft, bukan khusus Xbox.

Jumlah itu hanya mewakili persentase kecil dari total tenaga kerja Microsoft.

Mayoritas posisi yang terdampak PHK juga bukan berasal dari Amerika Serikat.

Gelombang PHK awal ini memengaruhi berbagai tim dan studio di seluruh dunia, termasuk penutupan empat studio dan negosiasi divestasi Arkane Lyon.

>>> Sutradara 999 Akhirnya Ungkap Nama Depan Karakter Seven: Six Seven

Program visa H-1B memang mendapat sorotan lebih ketat di bawah pemerintahan Trump.

Juru bicara USCIS, Matthew Tragesser, menyebut program itu telah dieksploitasi oleh pemberi kerja AS yang ingin mempekerjakan tenaga asing dengan upah lebih rendah.

Shaw menegaskan bahwa Xbox adalah perusahaan game terbesar di AS dan pemberi kerja terbesar bagi pekerja Amerika di industri game.

Ia juga membela CEO Xbox, Asha Sharma, yang merupakan warga negara AS kelahiran Wisconsin.

>>> NAACP Desak Penangguhan Satgas Anti Kejahatan Federal Setelah Dua Kematian

Sebelumnya, PHK ini dikhawatirkan akan berdampak pada pengembangan The Elder Scrolls 6. Beberapa pengembang Bethesda memperkirakan game tersebut bisa tertunda akibat turunnya moral tim.