Marine Le Pen, tokoh utama partai sayap kanan National Rally (RN), resmi dinyatakan bersalah atas penggelapan dana publik oleh pengadilan banding Prancis.

Meski demikian, ia tetap menyatakan akan maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2027.

>>> Penumpang Alaska Airlines Mengaku Bersalah Serang dengan Senjata Tajam Rakitan

Pengadilan banding memvonis Le Pen dengan denda €100.000 dan hukuman penjara yang dikurangi menjadi satu tahun dengan pengawasan elektronik.

Vonis ini mempersingkat larangan mencalonkan diri dari lima tahun menjadi lebih pendek, sehingga Le Pen masih bisa ikut kontestasi.

Keputusan Kontroversial dan Dilema Moral

Awalnya, Le Pen sempat dihadapkan pada dilema: memenuhi janji tidak berkampanye dengan gelang elektronik, atau menyerahkan kursi kepada anak didiknya, Jordan Bardella.

Namun hanya dalam beberapa jam, ia memutuskan untuk tetap maju dan mengajukan banding ke pengadilan tertinggi agar tidak perlu memakai alat pelacak.

Le Pen tampil di berita malam dengan tegas menyerahkan keputusan kepada pemilih Prancis.

Ia menyebut vonis tersebut sebagai bagian dari upaya sistem untuk menghalangi kehendak rakyat.

Ancaman bagi Demokrasi Prancis dan Eropa

Keputusan Le Pen untuk maju dinilai lebih berbahaya dibanding jika Bardella yang menjadi calon.

>>> Presiden Erdogan Ternyata Pernah Jadi Pemain Bola Profesional

Pengalaman kampanye Le Pen jauh lebih matang, dan ia dipandang lebih agresif terhadap Uni Eropa serta lebih dekat dengan Rusia.

Jika menang, Le Pen diperkirakan akan menggunakan kekuasaan presiden yang besar untuk melemahkan institusi demokrasi.

Perbandingan dengan Giorgia Meloni di Italia dinilai tidak tepat karena presiden Prancis memiliki wewenang jauh lebih besar.

Kemenangan Le Pen akan menjadi gempa politik di jantung Eropa.

Sementara itu, partai-partai lain masih gagal menyatukan kandidat yang kredibel untuk menghadapi Le Pen di putaran kedua.

Kiri dan kanan arus utama masih sibuk dengan persaingan internal, diperparah oleh manuver pemimpin kiri radikal Jean-Luc Mélenchon.

>>> OJK Wanti-wanti PFII Tak Senggol Dana Nasabah Domestik

Padahal, kemampuan partai lain untuk bersatu menjadi penentu apakah Prancis akan memiliki presiden dari kalangan populis sayap kanan.