Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan transformasi digital pemerintahan (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026. Program ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.500 triliun.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensi penghematan tersebut telah dihitung dan dilaporkan kepada Presiden.

>>> Harta Nadiem Naik Rp4,87 Triliun, Hakim Minta Diusut Lewat TPPU

Menurutnya, angka itu realistis.

Luhut menjelaskan, efisiensi anggaran diperoleh dari penyatuan berbagai layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta perbaikan tata kelola melalui teknologi digital.

Ia menegaskan transformasi digital menjadi program prioritas Presiden yang akan menjadi fondasi pemerintahan berbasis digital dengan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI. Pemerintah juga memperkuat sistem keamanan data melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah tengah memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.

>>> PS5 Dominasi Penjualan Game AAA Single-Player hingga 80%

Luhut menyebut Surabaya menunjukkan perkembangan lebih cepat sehingga peluang perluasan ke ratusan daerah terbuka sebelum peluncuran nasional.

Luhut menegaskan pemerintah tidak membeli atau mengimpor perangkat lunak baru. Sebaliknya, sekitar 27 ribu aplikasi yang sudah ada di kementerian dan lembaga akan diintegrasikan untuk menekan biaya.

Seluruh perangkat lunak yang digunakan dikembangkan oleh talenta Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu bergantung pada produk luar negeri.

Manfaat transformasi digital tidak hanya efisiensi anggaran.

>>> Indonesia dan Malaysia Sepakati Pokok Perjanjian Transfer Narapidana

Program ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bansos, mencegah korupsi, dan mendorong rasio pajak Indonesia naik dari sekitar 9 persen menjadi 11-13 persen, mendekati rata-rata ASEAN.