tuturnya.

Ketergantungan APBD yang sangat tinggi terhadap pusat membuat pemda langsung mengalami tekanan fiskal berat begitu pemerintah pusat melakukan efisiensi atau pengurangan anggaran.

Lemahnya Tata Kelola dan Solusi Jangka Pendek

Selain masalah pengelolaan anggaran, Evident Institute mencatat faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah lemahnya tata kelola institusi serta tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Desentralisasi telah memberikan wewenang besar bagi pemda, namun tidak diimbangi penguatan kapasitas untuk mengelolanya secara akuntabel.

Sebagai jalan keluar jangka pendek agar pelayanan publik tidak terganggu, Rinatania menilai usulan relaksasi sementara batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen layak dipertimbangkan.

Meski demikian, ia memberikan catatan tegas agar kebijakan darurat ini tidak dijadikan alasan untuk mengulang kesalahan serupa.

>>> Lenovo Luncurkan Mouse Gaming 59 Gram dengan Sensor PAW3395

Ke depan, perekrutan PPPK harus dievaluasi secara bertahap dengan memperhitungkan dinamika dan kemampuan fiskal riil masing-masing daerah, agar pertumbuhan kebutuhan birokrasi tidak terus melompat melebihi kapasitas anggaran yang dimiliki.