Purbaya Tambah Investasi Rp1,96 Triliun ke Tiga Lembaga Keuangan Dunia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan penambahan investasi pemerintah ke tiga lembaga keuangan internasional (LKI) senilai Rp1,96 triliun.
Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2026 yang berlaku sejak 24 Juni 2026.
Peraturan itu mengatur penambahan investasi pada lembaga keuangan multilateral atau regional yang telah menerima investasi Indonesia sebelumnya.
Investasi pemerintah merupakan penempatan dana atau aset keuangan jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, atau investasi langsung.
Tujuannya untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya demi kemakmuran rakyat.
Rincian Investasi ke Tiga Lembaga
Pertama, pemerintah menggelontorkan Rp1,690 triliun kepada Islamic Development Bank (IsDB).
Nilai itu setara 75,865 juta Islamic Dinar melalui pembayaran tunai untuk kenaikan saham umum keempat, keenam, dan saham khusus.
Indonesia telah menjadi anggota IsDB sejak pengesahan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1975 tentang Agreement Establishing The Islamic Development Bank di Jeddah.
Kedua, investasi sebesar Rp49,5 miliar atau setara US$3 juta diberikan kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Dana ini untuk penambahan saham ketiga belas melalui pembayaran tunai.
Keanggotaan Indonesia di IFAD disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1977. Perjanjian pendirian IFAD telah ditandatangani Perwakilan Tetap RI di New York, Amerika Serikat.
Ketiga, pemerintah menambah investasi pada International Development Association (IDA) sebesar Rp220,275 miliar atau setara US$13,35 juta.
Dana tersebut untuk penambahan saham kesembilan belas, kedua puluh, dan kedua puluh satu.
Keanggotaan Indonesia di IDA disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan RI pada International Development Association.
Pelaksanaan penambahan investasi dilakukan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Pejabat tersebut bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
Pasal 7 PMK mengatur bahwa nilai investasi dapat melebihi nominal yang ditetapkan jika terjadi selisih kurs. Ketentuan ini sesuai dengan undang-undang mengenai APBN tahun berjalan.
Update Terbaru
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Program Vokasi Nemangkawi Antar PTFI Raih Penghargaan ESDM
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Keseruan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah ikuti tren tukar makeup viral
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Analisis ramalan zodiak cinta 18 November khusus Gemini serta Aries
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Pahlavi Minta Negara Barat Akhiri Kekuasaan Ayatollah di Iran
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Cara Menjaga Profesionalisme Saat Satu Kantor dengan Mantan
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Catatan Rekor Langka yang Bisa Disamai Marc Marquez di Portugal
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Bupati Kupang Minta Tunda Pemeriksaan Polisi karena Jadwal DPRD
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Beda Harga per Denominasi, Antam vs UBS di Pegadaian
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Dosen TMK Ngaku Dirugikan Postingan Viral Donat Kunafa, Sebut Dirinya Juga Korban Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB






