Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kritik konstruktif terhadap pemerintah.

Menurut Deddy, ucapan AHY tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang berkembang, terutama terkait posisi PDIP yang aktif melontarkan kritik.

in1

>>> Amnesty International Desak Pelatihan Militer untuk Manajer Kopdes Merah Putih Dihentikan

Ia menilai pernyataan AHY yang menyebut kritik seharusnya konstruktif dan tidak memecah belah bangsa dapat ditafsirkan sebagai sindiran kepada PDIP.

"AHY jelas-jelas bilang boleh kritik asal konstruktif tapi tidak boleh memecah belah bangsa dan mendiskreditkan," kata Deddy.

Deddy berpandangan bahwa narasi tersebut secara tidak langsung memberi kesan kritik PDIP dianggap tidak membangun dan merugikan pemerintah.

Karena itu, ia tetap berpegang bahwa pernyataan AHY mengandung unsur hasutan politik meskipun dibantah elite Partai Demokrat.

Kritik Tidak Harus Beri Solusi

Deddy juga menolak anggapan bahwa kritik kepada pemerintah harus selalu dibarengi solusi atau rekomendasi kebijakan.

Ia menilai cara pandang semacam itu mengingatkan pada praktik politik masa lalu yang membatasi ruang kritik masyarakat.

>>> Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sanjaya, Ini Alasannya

"AHY harus tahu juga, tidak ada yang namanya kritik konstruktif dan memberikan solusi itu sangat berbau Orba.

Kritik adalah kritik, kalau benar silakan terima, kalau tidak ya abaikan saja," tegasnya.

Menurut Deddy, tugas mencari jalan keluar atas persoalan publik berada di tangan pemerintah yang memiliki kewenangan, anggaran, dan birokrasi.

"Bukan tugas rakyat mencari solusi tapi tugas pemerintah/eksekutif. Enak banget dikasih kekuasaan, anggaran, birokrasi tapi masih minta solusi.

Kalau kritik rakyat tidak bisa diberikan solusi, ya mundur saja!" lanjutnya.

>>> Penjualan SCG Indonesia Tumbuh 16% di Kuartal I 2026, Capai Rp5,05 Triliun

Pernyataan ini menjadi babak terbaru dalam adu argumen antara PDIP dan Demokrat yang sebelumnya dipicu respons Demokrat terhadap kritik PDIP.