Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan Sony Sanjaya, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penolakan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan Sony merupakan pelaku utama dalam perkara ini.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan, Sony memiliki peran sentral dalam dugaan korupsi program MBG.

Penyidik menilai Sony adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan dan verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Gizi (SPG).

"Saudara SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPG.

Dengan demikian yang bersangkutan merupakan pelaku utama, bukan pelaku lapis kedua yang membuka pelaku di atasnya," ujar pihak Kejagung.

Selain itu, Kejagung menilai Sony belum menunjukkan sikap kooperatif yang menjadi syarat penting untuk memperoleh status justice collaborator.

Hingga pemeriksaan terakhir, penyidik menyebut Sony belum mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

"Pemeriksaan kemarin belum ada yang dianggap oleh penyidik bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan.

Atas dasar hal tersebut, kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan tersebut," kata pejabat Kejagung.

Sebelumnya, Sony Sanjaya mengajukan permohonan justice collaborator pada 23 Juni 2026, tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap Kejagung.

Dalam permohonannya, Sony disebut telah memberikan puluhan nama yang diduga terkait dengan kasus korupsi program MBG.

Meski demikian, setelah pendalaman terhadap keterangan dan peran tersangka, Kejagung memutuskan menolak permohonan tersebut.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih terus berlangsung untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.