Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah tekanan ekonomi global.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mendeteksi ancaman PHK sejak dini.

in1

>>> Babak I: Bosnia Unggul 2-1 atas Qatar, Swiss Imbangi Kanada

Langkah tersebut meliputi sistem pemantauan berbasis dashboard hingga pendampingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Dirjen Jamsos PHI, selalu melakukan monitoring," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6).

Menurutnya, dashboard tersebut memungkinkan pemerintah memetakan kondisi perusahaan secara lebih cepat dan akurat.

Kemnaker dapat melihat perkembangan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang mulai menghadapi tekanan bisnis dan berisiko melakukan pengurangan tenaga kerja.

Yassierli menegaskan tidak semua perusahaan yang masuk radar langsung mengarah pada PHK. Sebagian masih dalam tahap ancaman sehingga masih bisa dicegah.

Pendekatan yang ditempuh dilakukan secara bertahap sesuai tingkat permasalahan. Pada tahap awal, penyelesaian didorong melalui mekanisme bipartit antara perusahaan dan pekerja.

"Ada yang kemudian mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian lain karena bisa jadi dampak dari kebijakan," katanya.

>>> Jadwal Program Televisi Jumat, 25 Juni 2026 di ANTV, GTV, Indosiar, MDTV, Metro TV, MNCTV, RCTI, SCTV, Trans 7, Trans TV dan TVONE ada Film Bioskop Ghostbusters: Afterlife dan District 13: Ultimatum

Salah satu contoh yang disoroti adalah industri keramik yang sempat menghadapi persoalan pasokan gas. Kelangkaan gas dinilai dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja perusahaan.

Yassierli menegaskan pemerintah berupaya mengidentifikasi persoalan sejak dini agar dampak terhadap pekerja bisa diminimalkan. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi.

Sebelumnya, Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Ia mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan. Setidaknya 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakernas langsung menelpon Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk menanyakan solusi harga gas industri.

Simon mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk melakukan penyesuaian harga LNG.

>>> Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 26 – 28 Juni 2026

Dasco meminta agar segera ada jalan keluar terkait harga gas industri agar ancaman PHK 55 ribu buruh tidak terwujud.