Komunitas Orang Rimba dan warga desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, mendesak pemerintah dan pegiat lingkungan untuk memberikan perlindungan menyeluruh dari dampak aktivitas tambang batu bara di sekitar tempat tinggal mereka.

Tumenggung Ngelembo, tokoh Orang Rimba, menyampaikan kekhawatiran saat mengikuti diskusi kelompok bersama pemerintah, praktisi, dan pegiat lingkungan di Universitas Jambi, Rabu (24/6).

in1

>>> Jadwal Lengkap Kejuaraan Pencak Silat Piala Presiden 2026

"Kami diberikan peta lokasi untuk wilayah hidup kami, tapi ada lokasi tambang di dalam. Bagaimana nanti hidup kami kalau seperti ini," ujar Ngelembo.

Ia menjelaskan bahwa komunitasnya yang tinggal di sisi timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) telah menerima surat keputusan (SK) alokasi ruang hidup seluas 3.495 hektare.

Namun, setelah diperiksa, di dalamnya terdapat wilayah tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Ngelembo mempertanyakan maksud keputusan tersebut. Ia heran karena wilayah yang seharusnya menjadi ruang hidup yang nyaman justru terdapat area konsesi perusahaan tambang.

Kondisi itu dinilai memicu kekhawatiran konflik. Ngelembo meminta pihak yang bertanggung jawab untuk mengkaji ulang keputusan tersebut.

"Harusnya ruang hidup kami merupakan tempat yang bersih dari lokasi aktivitas tambang dan perkebunan," tegasnya.

Warga Kecamatan Bathin XXIV, Susanto, juga menyampaikan persoalan serupa. Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang tidak selalu menguntungkan masyarakat di Desa Jelutih dan kawasan Sungai Rotan.

Tambang justru menimbulkan dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. Parahnya, pemerintah kembali mengeluarkan izin 15 titik baru yang akan segera beroperasi.

>>> Wamen Stella Targetkan Portal Beasiswa Satu Pintu Luncur September

"Kami minta pemerintah daerah menjembatani persoalan ini, jangan sampai kami yang tinggal di sekitar lokasi malah terdampak penyakit akibat debu yang dihasilkannya," kata Susanto.