Kementerian LH Gugat Produsen Oli Bekas di Tangerang, Langgar 3 Ranah Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup (LH) resmi menggugat PT Beringin Petroleum Energy, perusahaan pengelola limbah B3 jenis oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.
Perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas ilegal yang menyebabkan pencemaran lingkungan serius di sekitar area operasionalnya.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi korporasi yang mengabaikan standar keselamatan lingkungan.
Gugatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Tiga Pelanggaran Sekaligus
Berdasarkan investigasi tim Gakkum Kementerian LH, ditemukan tiga kategori pelanggaran fatal yang dilakukan PT Beringin Petroleum Energy.
"Dalam proses ini ada tiga pelanggaran sekaligus yang kami bidik.
Baik itu dari sisi pidananya, kemudian perdatanya terkait sengketa lingkungan hidup, termasuk pelanggaran administrasi," ujar Rizal Irawan, Sabtu (20/6/2026).
Gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 98, 99, dan atau Pasal 103 atau Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Rizal menyampaikan kepada pemilik perusahaan untuk menghentikan kegiatan mulai sekarang. Ia juga membawa Direktur terkait, baik Direktur Pidana, Perdata, maupun sanksi administrasi serta pengawas dalam penindakan itu.
Pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini telah berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, mencakup pencemaran udara, darat, dan air.
Selain itu, perusahaan juga melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan, teknis, dan administrasi bidang pengelolaan limbah B3.
Berdasarkan peninjauan lapangan, perusahaan ini diketahui telah beroperasi sejak lama. Mereka sempat berhenti akibat pandemi COVID-19, namun kembali beroperasi pada tahun 2022 hingga 2026.
Selama beroperasi, perusahaan menampung oli bekas dari berbagai bidang usaha dengan proses sederhana, mulai dari penampungan hingga pengolahan melalui reaktor yang menghasilkan pencemaran.
"Baik itu pencemaran dari udara, bisa kita lihat juga adanya dua cerobong tanpa pengendali pencemaran udara (PPU).
Sehingga hasil pembakaran dari proses CDO ini langsung dibuang ke udara, air dan tanah," papar Rizal.
Pemerintah melalui Kementerian LH telah melakukan pengawasan dan penindakan tegas, termasuk penyegelan atau penghentian secara permanen terhadap industri yang abai menjaga lingkungan.
"Begitupun industri-industri yang melakukan pencemaran, merusak lingkungan hidup, tentunya akan kita tindak," kata Rizal.
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






