Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik memadai.

Untuk mempercepat pemerataan listrik di wilayah pelosok, pemerintah menaikkan alokasi anggaran program kelistrikan menjadi Rp10,3 triliun pada tahun 2026.

in1

>>> Manga Just Like Mona Lisa Resmi Diadaptasi Jadi Anime TV

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, lonjakan anggaran ini meningkat signifikan dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp3,6 triliun.

Pada 2025, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jaringan listrik di 1.403 lokasi serta membiayai Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis bagi 220.845 rumah tangga.

"Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik.

Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat meninjau program Listrik Desa (Lisdes) di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Bahlil mengakui, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis karena nilai investasi yang tinggi.

>>> Tumor Otak Tak Selalu Ganas, Sebagian Besar Bersifat Jinak

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis.

Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," ujarnya.

Menurutnya, ketiadaan listrik menghambat akses pendidikan, informasi, digitalisasi, serta pelayanan kesehatan warga di daerah.

Program kelistrikan ini dijalankan melalui dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik desa dan pemasangan sambungan listrik gratis melalui program BPBL.

>>> 5 Rekomendasi Sabun Cuci Muka untuk Kulit Berminyak dan Berjerawat

"Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kita sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai 2027," kata Bahlil.