Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara untuk menekan belanja operasional (opex) PT PLN (Persero).

Langkah ini diambil karena intervensi pemerintah dalam manajemen PLN dinilai penting mengingat besarnya aliran subsidi negara ke perusahaan listrik tersebut.

in1

>>> Kadin Apresiasi Kenaikan BI Rate untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Bahlil mengatakan pengawasan yang presisi dari negara diperlukan agar tidak memicu pembengkakan biaya operasional.

"Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih," ujarnya usai rapat terbatas di Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Pembengkakan beban operasional PLN akan memperberat APBN karena skema margin yang berlaku. "Kalau cost lebih itu nanti PLN itu kan mendapat 7% dari opex.

Jadi makin tinggi opex-nya itu makin membebani keuangan negara," tutur Bahlil.

Tim gabungan ini dirancang untuk mengurai kendala teknis di lapangan, terutama menjamin kelancaran pasokan batu bara hingga ke pembangkit.

"Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tetapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampai di power plant," ujar Bahlil.

Di hulu, PLN mendapat fasilitas subsidi berupa patokan harga batu bara maksimal US$70/ton untuk PLTU melalui kebijakan DPO dan HGBT.

Di hilir, APBN membiayai kompensasi dan subsidi tarif dasar listrik bagi golongan tertentu.

>>> Pupuk Indonesia Raup Laba Rp6,7 Triliun, Melonjak 230 Persen

Rencana pembentukan tim ini sebelumnya diumumkan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Senin (15/6/2026).

Tim lintas instansi ini melibatkan Ditjen Minerba, Inspektorat Jenderal, BPKP, dan PLN.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang].

Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.

Pemerintah mencatat telah memberikan kuota DMO kepada korporasi tambang sekitar 190 juta ton, dengan porsi untuk PLN sebesar 154 juta ton.

Namun, realisasi masih terkendala. PLN tercatat kekurangan pasokan 20 juta ton batu bara tahun ini.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton.

>>> Konsumsi Pereda Nyeri Berlebihan Bisa Sebabkan Sakit Kepala Berulang

Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan," kata Bahlil.