Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026.

Pendataan berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026.

in1

>>> Mitos ECU Motor Modern Bisa Siasati BBM Oktan Rendah, Ini Faktanya

Tujuannya untuk memperkuat sinergi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

Pencanangan di Kepulauan Riau

Setelah meluncurkan pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 10 Juni 2026, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menghadiri pencanangan kedua di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa, 17 Juni 2026.

Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan I-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kelima secara nasional.

Kepala BPS RI mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Kepulauan Riau yang menerbitkan Surat Edaran dukungan.

Ia juga mengingatkan petugas agar bekerja profesional demi menjaga cakupan dan kualitas data.

"Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung penuh proses pengumpulan data ini dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

"Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data," kata Amalia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari bupati hingga kepala desa untuk menyukseskan SE2026.

>>> Kekurangan Bahan Baku, 50 Persen Kapasitas Smelter Nikel RKEF Menganggur

"Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini hasilnya sangat penting untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim," ujar Ansar Ahmad.