Pemerintah resmi meluncurkan Portal Perlinsos Digital pada Rabu (17/6/2026). Sistem ini diyakini mampu menciptakan efisiensi belanja negara jangka panjang hingga Rp 260 triliun.

Potensi penghematan tersebut setara dengan 10-15 miliar dolar AS. Angka ini merupakan estimasi strategis yang bergantung pada kualitas data dan keberhasilan implementasi nasional.

>>> Obligasi Perdana Danantara Indonesia Oversubscribed Lebih Tiga Kali Lipat

Digitalisasi Perlindungan Sosial

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut digitalisasi perlindungan sosial sebagai langkah krusial.

"Itu akan membuat efisiensi dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi," ujar Luhut.

Portal ini mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga. Masyarakat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah untuk mendaftar bantuan sosial.

Proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini hanya hitungan menit. Biaya pengurusan Rp 150.000 yang dulu dibebankan masyarakat juga turun menjadi hampir nol.

Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah memanfaatkan layanan Perlinsos Digital.

>>> Apa Pekerjaan Syahran Dezencly? Sosok yang Diduga Kekasih Baru Jule Mantan Istri Daehoon

Sejak uji coba dimulai pada 4 Juni 2026 di Surabaya dan Bali, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar.

Pemerintah menyiapkan lebih dari 700 agen pendamping di lapangan, terdiri dari ASN, petugas PKH, TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Untuk perluasan nasional, sekitar 60.000 agen pendamping akan dikerahkan guna mengatasi kesenjangan literasi digital.

Target perluasan implementasi mencakup 42 kabupaten dan kota di 25 provinsi.

>>> Aissa Mandi Akui Kualitas Lionel Messi Usai Aljazair Tumbang

Sistem ini ditargetkan dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026 setelah uji coba tata kelola, infrastruktur, dan regulasi daerah rampung.