Sebuah studi besar yang diterbitkan jurnal Nature pada 2026 mengguncang dunia akademik. Temuannya menunjukkan bahwa hanya sekitar setengah dari penelitian ilmu sosial yang berhasil bertahan saat diuji ulang.

Sisanya gagal direplikasi, memicu efek yang jauh lebih lemah, atau sama sekali tidak muncul kembali. Hal ini memicu kekhawatiran tentang validitas riset yang menjadi dasar kebijakan publik.

>>> Saham SpaceX Melonjak Dua Hari Beruntun, Kapitalisasi Pasar Tembus US$412 Miliar

Dampak pada Kebijakan Ekonomi Indonesia

Krisis replikasi berdampak besar karena ilmu sosial dan ekonomi menentukan arah kebijakan suku bunga, subsidi, bantuan sosial, hingga pembangunan negara.

Ketika fondasi ilmunya rapuh, kebijakan yang dibangun di atasnya juga berisiko rapuh.

Gejala krisis replikasi sebenarnya sudah lama terlihat dalam ekonomi Indonesia, meski jarang dibicarakan secara terbuka. Hal ini tampak jelas pada berbagai penelitian kemiskinan dan inflasi nasional.

Selama bertahun-tahun, banyak studi menyimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi berhubungan kuat dengan tingkat kemiskinan.

Namun, hasil tersebut sering berubah drastis ketika diuji menggunakan data berbeda atau metode yang lebih ketat.

Sebuah penelitian periode 2007–2016 bahkan menemukan bahwa inflasi maupun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Nilai penjelasan modelnya hanya sekitar 23,7%, bertentangan dengan asumsi umum literatur ekonomi pembangunan.

Sementara itu, studi di Kota Bima menemukan hubungan berbeda antara inflasi dan kemiskinan lokal.

Penelitian di Sumatera Selatan juga menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten mengenai hubungan pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa banyak hubungan ekonomi sangat sensitif terhadap metode, lokasi, periode data, dan model statistik. Sedikit perubahan asumsi bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda.