Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan alokasi anggaran senilai Rp 815,56 miliar untuk mendanai program distribusi kompor listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Usulan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin (15/6/2026).

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam.

Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil.

Saat ini, ketergantungan impor LPG nasional mencapai sekitar 80 persen.

Hal ini menguras devisa negara hingga Rp 120 triliun hingga lebih dari Rp 130 triliun per tahun saat harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak.

Beban keuangan negara semakin bertambah karena pemerintah wajib mendanai subsidi LPG yang nilainya menembus angka di atas Rp 80 triliun.

"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Total volume unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui anggaran tersebut belum dipastikan karena program masih dalam tahap penggodokan.

Pemerintah merencanakan spesifikasi awal kompor listrik difokuskan bagi masyarakat daerah dengan daya listrik di bawah 900 VA.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," pungkas Bahlil.