Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk melanjutkan program pembagian kompor listrik pada tahun depan.

Usulan ini disampaikan dalam rapat di DPR, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Rencana pembatasan impor LPG menjadi latar belakang utama pengajuan program tersebut.

>>> Katsuhiro Harada Bocorkan Gameplay Karakter Baru Wuthering Waves

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan LPG impor. Saat ini, 80 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi dari luar negeri.

Kondisi ini berdampak pada stabilitas keuangan negara.

Setiap tahun, pemerintah kehilangan devisa lebih dari Rp 130 triliun untuk impor LPG, ditambah subsidi di atas Rp 80 triliun.

"Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun.

Subsidinya di atas Rp 80 triliun. Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal.

Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," ujar Bahlil.

Sebagai langkah awal, kementerian tengah mengkaji teknologi kompor listrik yang cocok untuk daya listrik rendah. Fokusnya pada rumah tangga dengan daya di bawah 900 VA.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," kata Bahlil.

>>> Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Asian Games 2026 Mobile Legends

Bahlil menanggapi kekhawatiran publik tentang penolakan program serupa sebelumnya. Ia memastikan ada pembaruan teknologi pada kompor listrik yang akan didistribusikan.

"Ada model kompor listrik yang model baru.

Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama.

Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," ujarnya.

Mengenai jumlah unit yang bisa diadakan dengan anggaran Rp 815,56 miliar, kementerian belum memberikan angka pasti. Jumlah tersebut masih menunggu pembahasan dengan DPR.

"Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," ujar Bahlil.

Program kompor listrik sebelumnya pernah direncanakan namun batal. Saat itu, target distribusi mencapai 300 ribu unit, tetapi tidak terealisasi.

>>> Pemerintah Lanjutkan Kontrak Impor Minyak Mentah Jangka Panjang

"300 ribu (kompor listrik) nggak jadi ya," ujar Adi Priyanto, Direktur Distribusi PT PLN (Persero).