BAKTI Komdigi Terima 160 Ribu Usulan Akses Internet dari Seluruh Indonesia
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah menerima sekitar 160 ribu usulan titik pembangunan layanan internet dari seluruh Indonesia.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menyebutkan angka tersebut saat ditemui di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (12/6).
"Sekarang itu di BAKTI, kami ada sekitar 160 ribu usulan. Bayangkan, seluruh Indonesia," ujarnya.
Meski permintaan tinggi, realisasi pembangunan infrastruktur harus melalui seleksi ketat. BAKTI mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
"Jadi kami bangun tergantung satu, apakah betul mereka perlu internet atau enggak. Yang kedua anggaran.
Jadi kalau anggaran sudah ada, kapasitas ada, kita bangun," kata Fadhilah.
Usulan titik akses berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk bupati, dinas Komdigi, hingga gubernur.
Biaya pembangunan bervariasi tergantung kondisi geografis. Di Papua, misalnya, biaya bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per titik.
Pemerintah Daerah Didorong Mandiri
Fadhilah menekankan bahwa penyediaan jaringan tidak harus sepenuhnya bergantung pada BAKTI. Pemerintah daerah dengan anggaran memadai dapat membangun sendiri.
"Kalau anggarannya tersedia, sebenarnya nggak harus selalu dibangun oleh BAKTI. Boleh oleh Pemda.
Kan ada beberapa yang memang sudah dibangun oleh Pemda," ujarnya.
BAKTI juga telah menyerahkan dokumen pemetaan kebutuhan konektivitas nasional kepada pemerintah pusat. Rencana tersebut mencakup identifikasi blank spot dan opsi pembiayaan.
"Seluruh Indonesia, kemarin saya sampaikan ada sekitar 2 ribu titik.
Kita sampaikan bahwa blank spot-nya seperti ini, kondisi pembiayanya yang diperlukan adalah sekian, teknologinya ini, nanti tinggal pemerintah yang memprioritaskan apakah akan dibangun tahun 2027-2028," paparnya.
Pemenuhan jaringan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) juga menjadi tanggung jawab operator seluler pemenang lisensi frekuensi. Mereka wajib membangun infrastruktur di sana.
"Dan nggak harus melalui anggaran BAKTI karena ada juga melalui komitmen pembangunan.
Kalau misalnya frekuensi diambil oleh salah satu operator seluler, mereka harus membangun wilayah 3T, itu sudah ditetapkan," kata Fadhilah.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






