DPRD Sulsel Minta Penghentian Surat Pengunduran Diri Kepala Sekolah
Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan yang meminta ratusan kepala sekolah menandatangani surat pengunduran diri secara massal.
Kebijakan ini dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengungkapkan bahwa tahap pertama melibatkan 128 kepala sekolah, dan tahap kedua sebanyak 198 kepala sekolah.
"Hampir 500-an lebih.
Itu disarankan untuk membuat pernyataan pengunduran diri oleh Dinas Pendidikan," kata Andi Tenri usai rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (12/6/2026).
Menurut Andi Tenri, seluruh kerugian negara yang menjadi temuan BPK sebenarnya sudah dikembalikan oleh pihak sekolah.
Ia menambahkan bahwa langkah dinas sebenarnya bertujuan baik agar tenaga pendidik fokus pada kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah pusat saat ini menginstruksikan agar guru dan kepala sekolah tidak dibebani urusan administrasi proyek.
Meski demikian, Komisi E DPRD Sulsel meminta agar proses desakan penandatanganan surat pengunduran diri segera dihentikan.
"Kami menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan surat pernyataan mengundurkan diri," ucap Andi Tenri.
DPRD menilai masalah administrasi keuangan telah selesai karena dana sudah dikembalikan ke kas daerah.
Temuan BPK didominasi oleh masalah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
DPRD mendesak Disdik Sulsel merumuskan solusi alternatif agar kepala sekolah dapat kembali memimpin tanpa beban psikologis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri merupakan instrumen evaluasi kinerja berkala.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan pengelolaan keuangan menjadi poin penting dalam penilaian tersebut.
Iqbal juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait legalitas evaluasi.
Menurut regulasi BKN, posisi kepala sekolah adalah tugas tambahan, bukan jabatan struktural murni.
"Suatu waktu bisa diberhentikan, suatu waktu bisa diangkat lagi," ujar Iqbal.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






