PT Danantara Sumberdaya Indonesia Pastikan Tidak Ambil Alih Kontrak Ekspor
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan tidak akan mengambil alih kontrak ekspor atau hubungan dagang antara eksportir dan pembeli.
Keputusan ini diambil untuk memperkuat pengawasan berbasis data tanpa mengganggu aktivitas perdagangan yang sudah berjalan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat antara pemerintah, DSI, dan sejumlah asosiasi usaha pada Kamis (11/6/2026).
Pertemuan itu dihadiri perwakilan Apindo, IMA, APBI, FINI, dan Gapki untuk membahas kekhawatiran terkait potensi gangguan arus perdagangan.
Manajemen DSI memberikan penjelasan tertulis bahwa mandat yang diberikan tidak dimaksudkan mengganggu kegiatan perdagangan.
Fokus utama adalah memperkuat pengawasan berbasis data guna mengantisipasi keresahan penanam modal di sektor komoditas strategis.
Platform Digital untuk Pengawasan Transaksi
Untuk mendukung pengawasan, DSI sedang merancang platform digital yang menguji validitas transaksi dan mendeteksi praktik under-invoicing atau transfer pricing.
Perusahaan juga menyusun metodologi penilaian harga transparan berdasarkan indeks industri global.
Penilaian kewajaran harga akan mempertimbangkan kualitas produk, spesifikasi komoditas, biaya logistik, struktur kontrak, dan faktor komersial lainnya.
Penyusunan metodologi ini akan melibatkan masukan dari asosiasi industri agar relevan dengan karakteristik tiap sektor.
Kewajiban pelaporan aktivitas ekspor bagi pengusaha batu bara, CPO, dan ferroalloy dijadwalkan berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026.
DSI memproyeksikan peran institusi pascatransisi hanya sebagai fasilitator dan pengawas, bukan entitas dagang aktif.
Seorang peserta pertemuan mengonfirmasi bahwa institusi fokus memantau mekanisme penetapan harga komoditas agar tetap dalam batas kewajaran komersial.
"Jika kontraknya wajar dan masuk akal, maka tidak masalah, silakan saja," ujarnya.
Meskipun penjelasan ini dinilai sebagai sinyal positif, kalangan pasar masih melihat adanya ketidakpastian.
Regulasi pemerintah awal Juni 2026 menyatakan bahwa ekspor komoditas tertentu pasca-2026 hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB






